Pendidikan Menengah Universal (PMU)


pmuPendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun, yang ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Nama Pendidikan menengah Universal (PMU) diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.

Ada tiga sasaran yang ingin dicapai melalui PMU, yaitu:

1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

2. Memperkecil disparitas antar daerah

Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan.

3. Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi

Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, vocation, yang sama artinya dengan profession. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.

Pendidikan Menengah Universal atau yang bisa disingkat dengan PMU dapat dikatakan sebagai one step ahead. Bagaimana tidak? Ide dasarnya pun sederhana, bahwasanya Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan sebuah lompatan yang sangat signifikan dalam layanan pendidikan kita.

Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi  ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang:

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Revisi yang diharapkan adalah bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Wajar 12 Tahun atau yang lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Istilah universal diambil untuk membedakan pengertian wajib belajar yang sudah dijalankan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Pengertian universal adalah konsep yang umum digunakan oleh badan dunia (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan pelayanan umum kepada publik, tanpa harus diminta, yang biasa disebut dengan istilah public service obligation (PSO). Sebuah bentuk pelayanan yang jauh lebih mulia karena tidak perlu diminta tapi disediakan atau dijalankan.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. Menurutnya, kementerian tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII Pasal 34 berbunyi :

(1)   Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2)   Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)   Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yangdiselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4)   Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jadi jelas, untuk Wajib Belajar 9 Tahun diatur dalam undang-undang, sementara Wajib Belajar 12 tahun belum ada undang-undangnya. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasarannya adalah pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%. Tanpa kebijakan PMU, skenario capaian sebesar APK 97% baru akan tercapai pada 2040.[] fenta’s area

About these ads

About zaenalkhayat
seorang guru di madrasah tsanawiyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 656 other followers

%d bloggers like this: