Tahun 2011 ini adalah tahun transisi untuk berpikir apakah kita akan menggunakan Sistem Operasi  yang berlisensi atau yang bebas (Open Source). Kalau mau menggunakan yang berlisensi, maka kita harus menggunakannya secara legal (berlisensi), tapi kalau kita keberatan karena alasan dana, maka sebaiknya kita beralih ke Open Source yang memang benar-benar gratis.

Kendalanya adalah karena kita sudah terbiasa dan familier dengan system operasi  dan aplikasi-aplikasi lain yang berbasis Windows. Kita sudah terbiasa menggunakan Word, Excel, Power Point dll untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, sehingga kita akan merasa kesulitan menerima program baru yang beru kita kenal seperti Open Office. Padahal Microssoft Office yang kita pakai mungkin saja tidak memiliki lisensi, “bajakan”, yang itu adalah bentuk pelanggaran terhadap HAKI.

Bermigrasi ke Open Source memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak perangkat yang mesti kita benahi seperti perangkat pembelajaran dan kesiapan SDM-nya. Kalau kita di madrasah/sekolah mengajarkan Open Office misalnya, sementara di masyarakat masih menggunakan Microsoft Office, ya nanti dikiranya anak didik kita ga bisa pake komputer. Ini karena buku paket yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan penerbit juga menggunakan Microsoft. Teman-teman guru kita juga masih 100% pakai Windows. Yah ini tantangan bagi kita.

Oleh karenanya ada beberapa point penting yang kemarin disampaikan, Pertama: agar kita, guru TIK di sekolah/madrasah masing-masing untuk berpikir, melakukan analisis (SWOT), berbagai kemungkinan untuk bermigrasi ke Open Source atau tetap menggunakan OS (Windows) dengan catatan “Legal/berlisensi”.

Kedua, untuk sedikit-sedikit mengenalkan Opens Source kepada siswa, karena mau tidak mau mereka suatu saat juga akan berhadapan dengan Open Source.

Ketiga, agar kita tidak terlalu ‘fanatik’ terhadap satu system operasi sehingga tidak mau berpindah ke yang lain padahal system operasi yang kita pakai tidak legal.

Untuk menindaklanjuti hal ini, rencananya MGMP TIK SMP/MTs Kab. Purbalingga akan menyelenggarakan Diklat yang rencananya akan digelar setelah UN 2012. ****[]

Saya sering membaca bahwa kejujuran sekarang menjadi barang yang mahal. Apa benar? Kalau itu benar, tentu hal ini akan sangat mengerikan. Saya tidak ingin beranggapan bahwa kejujuran sebagai sesuatu yang mahal. Saya harap Anda juga bisa menghentikan anggapan itu, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya. Yakinlah bahwa kita, mereka, dan anak didik kita dapat melakukannya.

Hari ini sudah mulai memasuki masa Ulangan Umum Semester Gasal bagi anak didik kita  di madrasah/sekolah dari tingkat MI/SD sampai MA/SLTA. Sebagai guru akan dapat menilai kinerjanya selama satu semester. Yang menjadi anak didik juga dapat melihat hasil belajarnya selama semester tersebut. Dan Anda yang menjadi Wali Murid dapat menilai keduanya, menilai anak dan menilai guru meski tidak secara langsung. Tapi Anda sebagai wali murid juga berhak menilai kinerja guru atau sekolah secara umum.

Di masa UUS (ulangan umum semester) ini, satu hal yang ingin saya sampaikan: “Tanamkan KEJUJURAN pada diri anak didik kita”. Mungkin anak didik kita akan mencari-cari cara untuk dapat menjawab soal UUS yang dianggap sulit. Bisa dengan bertanya kepada teman, melihat jawaban teman, atau melihat catatan kecil yang sudah dipersiapkan dari rumah (mencontek). Tapi Anda tidak perlu marah jika menemukan penyimpangan seperti itu.  Lakukan pendekatan secara persuasive.

Ketika Anda mengawasi ulangan di kelas, tanamkan kejujuran itu. Anda tidak perlu menakut-nakuti mereka, tidak perlu kaku sehingga anak jadi tegang dan tidak dapat berpikir dengan jernih. Buat suasana menyenangkan, sampaikan tata tertibnya, awasi dengan dengan suasana bersahabat. Anda tidak perlu banyak bicara. Diam tapi tidak tegang. Wah, saya kesulita menggambarkannya.

Ada pengawas/guru yang suka melucu saat mengawasi. Ini akan memancing anak didik untuk berani banyak bicara dengan teman. Ada pengawas yang suka cerita dengan pengawas lain sehigga anak didik juga berani bercerita, bertukar jawaban dengan teman lainnya.

Saya kira Anda punya kiat tersendiri untuk menjaga ketenangan anak didik di kelas saat ulangan. Yang jelas hal yang tidak boleh Anda tinggalkan adalah ‘tanamkan kejujuran saat mengerjakan soal ulangan.

Sampaian kepda anak didik kita, bahwa kejujuran itu lebih utama dari pada nilai bagus tapi diperoleh dengan cara yang tidak baik, seperti mencontek atau meminta jawaban teman.

Keluhuran budi pekerti akan lebih bermakna dalam kehidupan anak selanjutnya. Karena mereka adalah generasi bangsa yang akan turut mewarnai zamannya nanti.****[]

Korpri merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971

Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.

Kilas Sejarah KORPRI

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada  tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan  terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.

Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa … Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri “merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan” (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”.

Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.

Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri

PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.*** [Sumber: http://purwakartakab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=47:korpti&id=77:korpri&Itemid=30]

“Bocah Lola” kalau dalam bahasa Banyumasan, artinya “anak yang tidak punya orang tua”. Artikel ini menarik, makanya saya ingin mempersembahkannya buat Anda…

COBA iseng-iseng saja Anda bertanya pada seorang anak muda. ”Siapa Menteri Perumahan Rakyat yang baru dan siapa pelantun lagu ‘Alamat Palsu’?” Atau, ”Pilih mana menari Srimpi atau dance ala Korea?”
Kemungkinan jawabannya adalah dia tidak mengenal Djan Faridz dan sangat mengenal Ayu Ting Ting, atau memilih tarian Korea ketimbang Srimpi. Kalau kedua pertanyaan itu bahan kuesioner untuk mengetahui rasa nasionalisme anak muda, Anda mungkin sudah mendapat gambaran simpulannya: betapa rendahnya nasionalisme anak muda.

Cukupkah hanya karena tidak mengenal nama Pak Menteri dan ogah menari Srimpi lantas cap itu Anda berikan?
Memang, setiap menjelang dan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, kaum muda seolah-olah berada pada situasi tidak nyaman. Sebab, perguliran wacana biasanya seputar kisah romantisme masa lalu yang memuja-muja tokoh pemuda yang penuh gereget memperjuangkan nasionalisme Indonesia dan cerita mengenai anak muda cengeng yang lebih suka nongkrong di mal, ketimbang memikirkan persoalan bangsa.

Tentu saja ada banyak alasan, mengapa muncul anggapan mengenai rendahnya nasionalisme di kalangan muda sekarang. Mereka dianggap lebih suka ”berkicau” di Twitter, memuja-muja para artis atau bernarsis-narsis di Facebook ketimbang serius belajar agar pintar, dan ilmunya suatu hari bisa dipakai untuk membangun bangsa. Mereka dituding lebih suka membicarakan potongan rambut atau tren baju terbaru atau kongkow di mal dan kafe-kafe, daripada mendiskusikan derajat bangsa yang terus turun di mata negara-negara tetangga. Ada juga pendapat sumir bahwa mereka lebih suka berbudaya asing ketimbang berbudaya sendiri.

Cukupkah lantaran perilaku seperti itu, lantas kita sebut mereka bernasionalisme rendah?
Tunggu dulu. Kalaupun benar ada persoalan kepudaran rasa nasionalisme di kalangan anak muda, tidak cukup hanya disikapi dengan menjadikan mereka sebagai kambing hitam. Sebab, mereka bisa saja ”menghantam balik” dengan mengambinghitamkan generasi yang lebih tua. Mereka bisa saja menganggap generasi tua hanyalah generasi korup yang tak becus mengurusi persoalan bangsa, dan buat mereka itu bukti mereka tidak punya nasionalisme.
***
YA, terhadap tudingan soal rendahnya nasionalisme, anak muda bisa saja membeberkan bukti-bukti bahwa rasa nasionalisme mereka masih sangat tinggi. Siapa yang berteriak paling keras ketika Malaysia terus-terusan bikin ulah dan menyinggung harga diri nasionalisme kita? Dari siapa istilah ”Malingsia” muncul? Ketika Timnas Indonesia bertanding, siapa pendukung terbesar? Ketika mereka marah terhadap PSSI karena tak becus mendongkrak kualitas Timnas, apakah itu hanya karena mereka takut tak bisa menikmati hiburan dari lapangan hijau? Tentu saja bukan.

Mereka punya banyak alternatif hiburan, dan kemarahan-kemarahan itu pasti lahir dari rasa memiliki bangsa.
Ketika Darsem hendak dipancung di Saudi Arabia dan kasus-kasus serupa lainnya, mereka juga berteriak agar pemerintah melakukan sesuatu. Mereka tidak kenal Darsem, dan pasti itu lantaran perempuan itu warga Negara Indonesia. Tapi ketika Darsem ”berulah”, mereka marah tapi lalu abai.

Boleh jadi, sikap abai itu tidak lahir secara ahistoris. Karena nasionalisme pula anak-anak muda itu sudah berupaya sibuk ”memikirkan” karut-marut bangsa yang dihasilkan dari korupsi berjamaah atau ”dagang sapi” di kalangan politikus. Mereka sudah melakukan sesuatu demi pemenuhan rasa nasionalisme tapi lalu karena jarang tergubris, mereka marah dan abai.

Bisa jadi, dalam persoalan nasionalisme, sebenarnya anak-anak muda itu hanyalah kumpulan bocah lola, anak yang tidak berbapak dan tak beribu. Mereka ingin mencari teladan, tapi yang hendak dijadikan panutan tak ada. Ketika tak menemukan teladan pada kalangan tua, mereka melirik kalangan muda yang ”berprestasi”. Tapi lalu mereka disodori nama Nazarudin dan Gayus Tambunan. Mereka kecewa lagi, lalu memilih cuek.

Ya, mungkin saja anak muda itu memilih menjadi bocah lola. Tanpa ibu dan bapak di rumah, dia melakukan apa-apa sendiri. Dia memilih aktivitasnya sendiri. Dia bisa asyik sendiri. Pada saat seperti itulah, lalu kita menohoknya dengan predikat ”anak mbambung”. Anak seperti itu memang mencemaskan. Kita takut, dia tak pernah pulang ke rumah dan pelan-pelan rumah itu ambruk. Kalau rumah itu sebuah negara? (09)

Sumber: Suara Merdeka oleh: Saroni Asikin

Salah satu tanggung jawab madrasah memasuki era global adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam masyarakat yang sangat cepat perubahannya. Tantangan yang dihadapi para siswa kedepan salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dimana sekarang sudah memasuki erah serba digital. Hal ini ditandai dengan penggunaan komputer yang telah merambah di segala bidang kehidupan manusia. Karenanya dibutuhkan suatu komitmen dan tanggung jawab terhadap sistem pendidikan guna meningkatkan kemahiran komputer bagi anak didik.

Sayangnya, biaya untuk membuat laboratorium komputer (LABKOM) yang representatif dan lengkap cukup mahal serta sulit dijangkau oleh madrasah. Karenyanya pembelajaran Mata Pelajaran TIK di MTs Negeri Bobotsari sangat ditentukan pula oleh kelengkapan fasilitas laboratorium yang ada. Tentu ini juga melihat jumlah hardware dan software komputer yang memadai, kualitasnya memenuhi syarat, dan sesuai dengan tingkat kemutakhiran teknologi.

Permasalahan umum yang dihadapi maddrasah dalam mengelola Laboratorium Komputer adalah terbatasnya anggaran untuk laboratorium sehingga mengakibatkan minimnya peralatan laboratorium yang tidak sebanding dengan jumlah anak didik. Untuk itu diperlukan strategi dalam upaya menekan anggaran agar fungsi laboratorium sebagai sarana proses pembelajaran dapat berjalan seefisien mungkin sehingga anak didik merasakan manfaat laboratorium.***

Catatan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengertian bahan ajar, fungsi penyusunan bahan ajar, tujuan penyusunan bahan ajar,  manfaat penyusunan bahan ajar, prinsip penyususnan bahan ajar, penyususnan salah satu bentuk bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak.

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Fungsi Bahan Ajar antara lain:

1. Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan
2. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya.
3. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran

Tujuan penyusunan bahan ajar

1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa.
2. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.
3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Manfaat penyusunan bahan ajar

1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa
2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks (sulit untuk diperoleh)
3. Bahan ajar menjadi labih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi,
4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar
5. Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya

Prinsip penyusunan bahan ajar

1. Mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret ke abstrak
2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman
3. Umpan balik memberikan penguatan
4. Memotivasi belajar siswa
5. Setahap demi setahap
6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan

Alasan perlunya penyusunan bahan ajar

1. Ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum
2. Karakteristik sasaran
3. Tuntutan pemecahan masalah belajar

Kriteria bahan ajar yang baik

• Efektif
• Efisien
• Menarik

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dibagi menjadi

CETAK : handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket

NONCETAK, terdiri dari: dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio; Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video compact disk, film; multimedia interaktif   (Computer Assisted Instruction), (CD) multimedia pembelajarn interaktif, dan berbasis web

HANDOUT

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan/ KD dan materi pokok. Handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan cara down-load dari internet, atau menyadur dari sebuah buku.

Langkah-langkah membuat handout

1. Melakukan analisis kurikulum
2. Menentukan judul handout, sesuai KD dan materi pokok
3. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan
4. Menulis handout, 25 kata perkalimat; perparagraf antara 3 – 7 kalimat
5. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang
6. Memperbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan.
7. Gunakan berbagai sumber belajar (buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian)

BUKU

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. (hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi

Langkah-langkah membuat buku

1. Mempelajari kurikulum
2. Menentukan judul buku sesuai dengan SK
3. Merancang outline buku
4. Mengumpulkan referensi
5. Menulis buku disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya
6. Mengevaluasi/mengedit (membaca ulang)
7. Gunakan berbagai sumber belajar

MODUL

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru

Modul berisi paling tidak tentang:

1. Petunjuk belajar
2. Kompetensi yang akan dicapai
3. isi materi
4. Informasi pendukung
5. Latihan-latihan
6. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)
7. Evaluasi
8. Balikan terhadap hasil evaluasi

Daftar Isi Modul

Bab I pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Deskripsi Singkat
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
4. Relevansi/Manfaat
5. Tujuan Pembelajaran
6. Petunjuk Penggunaan Modul

Bab II Kegiatan Belajar

1. Kompetensi Dasar
2. Materi Pokok
3. Uraian Materi
4. Rangkuman
5. Latihan/Tugas
6. Tugas Mandiri

BAB III  EVALUASI

1. Maksud dan Tujuan Evaluasi
2. Materi Evaluasi
3. Soal-Soal Evaluasi

BAB IV  PENUTUP

1. Tindak Lanjut
2. Harapan

Glosarium

Daftar Pustaka

Lampiran

LKS (Lembar Kerja Siswa)

LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya

Langkah-langkah menyusun LKS

1. Analisis kurikulum
2. Peta kebutuhan LKS
3. Penentuan judul
4. Perumusan KD
5. Penentuan alat penilaian
6. Penyusunan materi

Cakupan LKS

1. Judul
2. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa)
3. Kompetensi yang akan dicapai
4. Informasi pendukung
5. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja
6. Penilaian

Lembar LKS, berisi:

1. Judul
2. Petunjuk belajar
3. SK-KD
4. Ringkasan
5. Tugas-tugas
6. Kolom penilaian

BROSUR

Brosur merupakan bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dapat dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi

LANGKAH-langkah

1. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok
2. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari SI dan SKL.
3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik
4. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku. Tugas dapat diberikan secara individu atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain.
5. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan.
6. Gunakan berbagai sumber belajar

Isi Brosur

1. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok
2. Informasi disajikan menarik.
3. Tiap kalimat, maksimal 25 kata, tiap paragraf 3-7 kalimat
4. Tugas dapat berupa tugas membaca buku yang terkait dengan materi belajar
5. Gunakan referensi lain yang terkait

LEAFLET

Leaflet merupakan bahan cetak tertulisberupa lembaran yang dilipat tetapi tidak dimatkan/dijahit.

Dalam membuat leaflet secara umum sama dengan membuat brosur, bedanya leaflet biasanya dibuat dalam bentuk dua kolom kemudian dilipat.

GAMBAR/FOTO

Langkah-langkah membuat bahan ajar dari garmbar/foto antara lain:

1. Buat desain tentang foto/gambar yang dinginkan dengan membuat storyboard.
2. Informasi pendukung diambilkan dari storyboard secara jelas, padat, menarik ditulis dibalik foto. 20-R.
3. Pengambilan gambar dilakukan atas dasar stroryboard.
4. Editing terhadap foto/gambar
5. Foto/gambar biasanya tidak interaktif, Tugas-tugas dapat juga ditulis dalam lembar kertas lain, misalnya berupa menceritakan ulang tentang foto/ gambar yang dilihatnya dalam bentuk tertulis.
6. Penilaian dg menceritakan kembali foto/gambar yang dilihatnya atau cerita tertulis

Catatan ini diambil dari presentasi Penyusunan Bahan Ajar,  pada Diklat peningkatan Kualitas Guru Mapel TIK Madrasah Tsanawiyah, oleh: Drs. Teguh Suyitno, M.Pd. tanggal 22 September 2011 di Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Mungkin ada yang beranggapan “Buat apa ikut diklat….Ga ada bedanya yang ikut diklat sama yang tidak.” Macem-macamlah anggapan orang. Motivasi ikut diklat juga bermacem-macem. Ada yang ikut diklat itung-itung refreshing, pencerahan, nambah kenalan, atau ikut diklat karena perintah atasan ga bisa nolak, ikut diklat itung-itung cari sangu (uang saku, wah…ini….), ikut diklat untuk prasyarat, atau ada yang memang betul-betul murni karena ingin meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja dll. Yang asyik ya dapat semuanya….. Diklatnya satu, motivasinya banyak tergantung peserta.

Diklat Peningkatan Kualitas Guru TIK MTs Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DIY Angkatan I Tahun 2011 dilaksanakan mulai dari tanggal 19 s.d. 28 September 2011, bertempat di Balai Diklat Kemenag Semarang. Diikuti oleh 30 orang guru TIK Prov. Jateng dan DI Yogyakarta.

Tujuan diklat berjenjang tingkat lanjut ini antara lain

1. Memiliki wawasan yang luas dan berbobot, pengetahuan yang lebih memadai tentang materi TIK MTs
2. Mampu melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran dengan metodologi yang sesuai dengan tingkat pemahaman, penalaran dan pengalaman anak didik
3. Dapat menggunakan/memanfaatkan teknologi pembelajaran secara tepat sehingga PBM dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Melalui diklat berjenjang tingkat lanjut ini peserta diharapkan dapat menguasai substansi materi ajar TIK, dengan target setelah selesai diklat dapat menghasilkan bahan ajar.

Selamat kepada seluruh peserta diklat. Semoga kebersamaan kita menjadikan hidup kita lebih bermakna.***[]